Teminabuan, 12 Mei 2025 – Intelektual Sorong Selatan, Mesak Kukurule, menyuarakan kritik keras atas buruknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Ia menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai aliran dana hibah yang diduga mengalir ke Yayasan Tipary, milik mantan Bupati Sorong Selatan, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tanpa pertanggungjawaban jelas.
Setelah pelantikan serentak seluruh kepala daerah oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru. Namun, hingga kini, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan belum menempati rumah dinas resmi yang megah di kompleks Kantor Bupati Sorong Selatan, menjadi tanda tanya besar bagi publik.
“Bagaimana mungkin kepala daerah menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal jika rumah dinas saja tidak dimanfaatkan dengan alasan klasik renovasi?” ujar Mesak Kukurule. Ia menilai alasan tersebut tidak masuk akal, mengingat kebutuhan akan simbol dan fungsi rumah dinas dalam pelayanan publik.
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Sorong Selatan menempati peringkat ke-541 dari 542 daerah di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan pada tahun 2022. Kelemahan aparatur sipil negara (ASN) dan minimnya fungsi pengawasan internal seperti Inspektorat menjadi penyebab utama.
Mesak juga menyoroti tidak adanya perabot dan kendaraan dinas di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta belum dibayarkannya TPP/insentif ASN, termasuk insentif tenaga kesehatan dan jatah beras yang bermasalah. Ini semua mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan pegawai dan layanan publik.
Yang paling disorot adalah dugaan penyelewengan dana hibah miliaran rupiah dari APBD yang mengalir ke yayasan pribadi, termasuk Yayasan Tipary. Meski telah ditemukan BPK, hingga kini tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH).
“Kami ingin melaporkan dugaan korupsi ini, tetapi pengalaman pahit menunjukkan adanya oknum APH yang justru memanfaatkan kasus-kasus ini untuk keuntungan pribadi,” ujar Mesak. Ia menaruh harapan besar pada kehadiran Polda Papua Barat Daya yang baru, agar dapat memberikan penanganan yang lebih serius dan adil terhadap laporan masyarakat.
Intelektual Sorong Selatan mendesak Sekretaris Daerah segera memerintahkan Inspektorat, Bagian Umum Setda, dan Bagian Aset untuk menginventarisasi semua aset rumah dinas serta mengambil langkah tegas agar kepala daerah menempati rumah dinas tersebut.
Mesak Kukurule menutup pernyataannya dengan harapan besar: “Kami mendesak Kapolda Papua Barat Daya dan jajarannya untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius demi membela uang rakyat dan menegakkan keadilan.”
Laporan: Onim
Teminabuan, 12 Mei 2025
